Heboh Anggaran Kemenhan Rp700 T, Pernah Dipangkas Saat Covid

Jakarta, CNBC Indonesia –┬áCalon presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menyinggung perihal anggaran jumbo Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mencapai Rp 700 triliun dalam lima tahun terakhir. Dia menyayangkan anggaran jumbo tersebut yang tidak mampu melindungi Indonesia dari serangan siber.

Patut diketahui, anggaran Kementerian Pertahanan periode 2020-2024 mencapai Rp 692,92 triliun atau hampir Rp 700 triliun. Memang sepanjang lima tahun terakhir, anggaran Kemhan terpantau paling tinggi di antara kementerian lainnya.

Pada 2024, anggaran Kemhan dipatok sebesar Rp 135,45 triliun dalam RAPBN 2024. Dengan besaran ini, Kemenhan berada di posisi kedua dengan Kementerian/Lembaga (K/L) belanja terjumbo.

Bahkan, pada 2020, anggaran Kemhan melonjak 18,63% secara tahunan menjadi Rp136,9 triliun. Kemudian, anggaran tersebut menyusut menjadi Rp 125,9 triliun. Namun, kembali meningkat menjadi Rp 150,4 triliun pada 2022.

Pada 2023, anggaran tersebut kembali turun sebesar Rp 144,3 triliun. Anggaran besar ini tidak semuanya dialokasikan untuk alutsista dan sistem pertahanan saja. Pada anggaran 2024, Kemhan memiliki sejumlah pos anggaran di luar modernisasi atau pembelian alutsista a.l. anggaran kesejahteraan prajurit Rp 12,37 triliun, anggaran tugas TNI Rp 4,04 triliun dan anggaran pembinaan SDM Rp 597,4 miliar.

Khusus di Kementerian Pertahanan, program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 22,25 triliun; dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,10 triliun.

Sementara itu, Markas Besar TNI mendapat Rp 10,72 triliun, dengan anggaran untuk program dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 4,89 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 1,44 triliun.

Sebagai catatan, pada masa Covid-19, anggaran Kemhan pernah dipangkas. Pada 2020, anggaran Kemenhan dipangkas menjadi Rp 122 triliun. Pemangkasan ini ditetapkan di dalam Perpres No. 54 Tahun 2020. Kemudian, pada 2023, anggaran Kemhan juga direvisi menjadi Rp 134,3 triliun.

Dalam debat capres, Prabowo menyampaikan pandemi Covid-19 membuat adanya refocusing anggaran. Akibatnya, dia mengatakan banyak usulan anggaran untuk memenuhi berbagai program pertahanan tidak disetujui menteri keuangan.

“Saya memang sudah menjadi menteri pertahanan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh covid oleh 2 tahun, di mana terjadi refocusing,” tutur Prabowo.

“Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh menteri keuangan. Jadi sebagai seorang menteri, sebagai seorang tim player saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum,” tegasnya.

Heboh Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

Pada 2021, masyarakat sempat dihebohkan dengan draf Perpres soal pengadaan alutsista. Draf itu menyebut pemerintah membutuhkan US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun untuk kebijakan tersebut. Namun hal tersebut dibantah Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa anggaran alutsista sebesar Rp1,7 kuadriliun merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang menghendaki rencana utuh pertahanan di Indonesia. Perintah itu diterimanya setelah 10 hari pelantikan dirinya. Saat itu, Jokowi memanggilnya ke istana. Jokowi meminta adanya grand desain atau master plan pertahanan selama 25 tahun secara utuh dan tidak dicicil per tahun.

Dalam rancangan perpres tersebut, disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista sebesar US$ 124.995.000.000 (US$ 124,99 miliar) atau sekitar Rp 1.750.000.000.000.000 (kuadriliun) atau Rp 1.750 triliun (kurs Rp 14.000/US$).

Anggaran ini meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra US$ 13.390.000.000, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam US$ 32.505.274.686.

Dalam rancangan perpres ini juga disebutkan bahwa otoritas pertahanan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

“Renbut (perencana kebutuhan) telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024,”

“Selisih dari Renbut sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024,” tulis rancangan perpres itu. https://menghadapimu.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*